Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa setiap misi kemanusiaan yang melibatkan personel maupun peralatan dari luar negeri harus tetap berada dalam koridor pengawasan serta kendali penuh otoritas Indonesia.
Menurut Herman Hofi, bantuan kemanusiaan merupakan bentuk kepedulian yang patut diapresiasi. Kendati demikian, aspek keamanan perlu mendapat perhatian serius, terutama ketika terdapat personel asing yang menjalankan aktivitas di wilayah Indonesia.
“Warga Kalbar sangat berterima kasih atas kepedulian negara atas bantuan kemanusiaan dari negara sahabat. Namun tentunya tetap kewaspadaan terhadap kedaulatan dan keamanan nasional harus menjadi prioritas utama,” ujar Herman Hofi, Jumat (11/9/2026).
Ia mengatakan, dalam konteks hubungan internasional maupun aspek pertahanan dan keamanan, seluruh koordinasi di lapangan semestinya tetap berada di bawah kendali penuh pihak berwenang Indonesia.
Menurutnya, kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pihak tertentu yang memanfaatkan misi kemanusiaan untuk kepentingan lain yang berpotensi merugikan kepentingan bangsa dan negara.
Meski demikian, Herman Hofi meyakini aparat dan lembaga berwenang telah memiliki langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan tersebut.
Ia menilai, pergerakan personel asing maupun zona operasi harus memiliki batas wilayah kerja yang jelas serta mendapatkan pendampingan dan pengawasan dari personel TNI/Polri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain pengawasan terhadap personel, Herman Hofi juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap informasi strategis Indonesia.
Ia menegaskan bahwa akses terhadap peta navigasi strategis, jaringan komunikasi internal pertahanan, hingga data geospasial yang bersifat sensitif harus tetap berada dalam kendali penuh pihak Indonesia.
“Jangan sampai misi kemanusiaan justru membuka akses terhadap informasi yang bersifat strategis dan sensitif. Semua harus dilakukan sesuai prosedur dan kewenangan yang berlaku,” tegasnya.
Herman Hofi juga menekankan bahwa setiap personel asing maupun peralatan teknis yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia perlu melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan perizinan secara ketat oleh kementerian maupun lembaga terkait.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan kemanusiaan benar-benar berfokus pada tujuan utamanya, yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan, tanpa membuka celah bagi kepentingan lain yang dapat mengganggu keamanan nasional.
“Sikap kritis masyarakat seperti ini penting untuk memastikan bahwa aksi kemanusiaan tetap murni berjalan sesuai tujuannya tanpa mengabaikan aspek keamanan negara,” katanya.
Herman Hofi menegaskan bahwa kemanusiaan dan keamanan nasional bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan melalui mekanisme pengawasan yang transparan, terukur, dan tetap berada di bawah otoritas Indonesia.
Dengan demikian, bantuan dari negara sahabat diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, sekaligus tetap menjunjung tinggi kedaulatan, kepentingan, dan keamanan nasional Indonesia.
( Part )
0 Komentar