Petani Minta Keadilan, Mekanisme Penerimaan TBS PT ASP Dipertanyakan

Sanggau ,JurnalindependenNews.com,Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton ketika petani menghadapi persoalan pemasaran hasil panen. Pemerintah desa harus berani mengambil peran sebagai mediator yang objektif, memastikan aspirasi masyarakat didengar, serta mendorong penyelesaian konkret antara petani dan perusahaan. Jangan sampai masyarakat merasa dibiarkan menghadapi persoalannya sendiri tanpa kepastian.

Di sisi lain, manajemen PT ASP harus memberikan penjelasan yang terbuka, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai mekanisme penerimaan serta pembelian tandan buah segar (TBS). Perusahaan perlu menjelaskan apakah terdapat perbedaan persyaratan antara petani yang mengantarkan buah secara langsung dan pemasok yang menyalurkan TBS melalui loading ramp atau pihak kedua.

Jika memang terdapat persyaratan khusus, perusahaan wajib menjelaskan dasar, prosedur, dan penerapannya secara transparan. Jangan sampai ketidakjelasan mekanisme justru memunculkan dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap petani yang berada di wilayah operasional perusahaan.

Klarifikasi manajemen PT ASP menjadi penting agar persoalan ini tidak terus berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Penjelasan harus disertai data dan ketentuan penerimaan buah yang berlaku, sehingga masyarakat dapat menilai persoalan ini secara objektif, bukan sekadar menerima pernyataan sepihak.

Bagi petani sawit, pemasaran hasil panen bukan persoalan sepele. TBS merupakan sumber penghasilan yang menentukan keberlangsungan ekonomi keluarga mereka. Ketika petani menghadapi hambatan untuk menjual hasil panennya, sementara mekanisme penerimaan melalui pihak lain perlu diperjelas, kondisi tersebut patut mendapat perhatian serius dari pemerintah desa dan manajemen perusahaan.

Jangan sampai petani yang berjuang menghidupi keluarganya justru menghadapi ketidakpastian ketika hendak menjual hasil panen sendiri. Perusahaan perlu memastikan bahwa setiap persyaratan diterapkan secara konsisten, memiliki dasar yang jelas, dan tidak menimbulkan kesan bahwa petani kecil dipersulit.

Oleh karena itu, pemerintah desa dan manajemen PT ASP harus segera duduk bersama dengan melibatkan perwakilan petani untuk membahas persoalan ini secara terbuka. Pertemuan tersebut jangan hanya menjadi formalitas, tetapi harus menghasilkan penjelasan yang jelas, solusi konkret, serta kepastian mengenai mekanisme pemasaran TBS bagi petani.

Persoalan ini tidak cukup dijawab dengan bantahan atau penjelasan normatif. Petani membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Jika mekanisme penerimaan TBS memang telah sesuai ketentuan, perusahaan perlu membuktikannya melalui penjelasan yang transparan. Sebaliknya, apabila ditemukan hambatan atau ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya, evaluasi harus dilakukan agar petani tidak terus dirugikan oleh ketidakjelasan prosedur.

Pada akhirnya, perusahaan yang beroperasi di wilayah masyarakat harus mampu membangun hubungan yang adil dan terbuka dengan petani sebagai bagian dari ekosistem perkebunan. Pemerintah desa pun harus memastikan bahwa suara masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan, melainkan ditindaklanjuti hingga memperoleh kejelasan.

Petani tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya membutuhkan aturan yang jelas, perlakuan yang adil, dan kesempatan yang transparan untuk menjual hasil panennya.( Part )